Komnas Perempuan Kesal Pembalut Wanita Kena Pajak 11 persen
Jakarta, KUDUS TIME.com – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyoroti kebijakan pemerintah yang masih mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, termasuk pembalut wanita. Kebijakan tersebut dinilai belum mencerminkan prinsip keadilan gender karena menambah beban ekonomi perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologis yang tidak dapat dihindari. Wakil Ketua Komnas Perempuan, Dahlia Madanih, menilai pengenaan pajak terhadap produk menstrua…
November 02, 2026