Pegadaian Tetap Kokoh di Tengah Guncangan Kabinet dan Krisis Ekonomi

[16] Pegadaian dalam Tengah Kekacauan Kabinet dan Krisis Ekonomi, Masih Tangguh sebagai Penopang Masyarakat Bawah?

Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati dengan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 tidak hanya sekadar perubahan wajah di Istana. Ini menjadi tanda adanya pergeseran arah kebijakan ekonomi nasional di tengah situasi yang semakin rumit: laju pertumbuhan ekonomi melambat, gelombang pemutusan hubungan kerja massal terjadi di sektor teknologi dan manufaktur, serta tekanan inflasi yang masih belum sepenuhnya hilang.

Dalam konteks ini, nasib lembaga keuangan strategis seperti PT Pegadaian (Persero) menjadi perhatian utama: apakah lembaga tersebut akan terpengaruh oleh perubahan kebijakan fiskal, atau justru diharapkan memperkuat perannya sebagai penyerap tekanan bagi masyarakat menengah bawah?

Pergantian Menteri Keuangan: Apakah Ada Pengaruh Langsung terhadap Pegadaian?

Secara struktural, PT Pegadaian berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN, bukan secara langsung di bawah Kementerian Keuangan. Namun, kebijakan fiskal, anggaran negara, dan arah pengelolaan aset BUMN tetap sangat dipengaruhi oleh keputusan Menteri Keuangan. Sri Mulyani, selama menjabat selama 10 tahun, dikenal sebagai penguat tata kelola BUMN yang berbasis good governance, transparansi, dan inovasi keuangan inklusif, termasuk dukungan kuat terhadap transformasi digital Pegadaian.

Kini, dengan hadirnya Purbaya Yudhi Sadewa, mantan ekonom yang lebih dikenal melalui pendekatan nasionalis-ekonomi serta fokus pada kedaulatan pangan dan energi, muncul pertanyaan: apakah perhatian terhadap UMKM dan keuangan inklusif akan tetap menjadi prioritas?

Hingga 10 September 2025, belum ada pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh menteri keuangan baru mengenai kebijakan khusus terhadap BUMN keuangan. Namun, setelah dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kepada media: "Saya belum mempelajari hal itu, tapi secara sederhana, itu adalah suara dari sebagian kecil rakyat kita. Mengapa? Mungkin beberapa orang merasa terganggu, mungkin hidup mereka masih kurang," kata Purbaya yang dikutip dari Antara, Senin (8/9/2025) (Kompas.com).

Pernyataan tersebut segera mendapat kritik dari berbagai pihak karena dianggap menghina makna pergerakan mahasiswa yang menyampaikan tuntutan 18+7 saat melakukan aksi demonstrasi kepada anggota dewan. Pernyataan ini berpotensi menjadi bumerang atau menimbulkan penolakan terhadapnya. Seharusnya dia mampu menenangkan ketegangan dan kecemasan masyarakat yang mulai bersikap tidak suka terhadap pemerintah.

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja: Bahaya atau Kesempatan bagi Pegadaian?

Data terkini dari Kementerian Ketenagakerjaan (per 5 September 2025) menunjukkan: Pertama, Lebih dari 210.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja sejak awal tahun 2025, terutama di bidang teknologi, manufaktur, dan ritel. Kedua, tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 6,1%, yang merupakan angka tertinggi sejak tahun 2020. Ketiga, 68% dari para korban PHK adalah pekerja dalam usia produktif (25--40 tahun), dengan banyak di antaranya memiliki tanggungan keluarga.

Di tengah situasi krisis, Pegadaian justru mengalami peningkatan jumlah transaksi. Data internal perusahaan (per 7 September 2025) menunjukkan, Pertama, kenaikan sebesar 34% dalam volume transaksi gadai emas dibandingkan bulan Agustus.

Kedua, pertumbuhan sebesar 29% pada jumlah nasabah baru Tabungan Emas, terutama berasal dari kalangan milenial dan pekerja digital yang kehilangan pekerjaan.

Ketiga, Aplikasi Pegadaian Digital memiliki 12,5 juta pengguna aktif, meningkat sebanyak 1,2 juta dalam bulan terakhir.

Artinya, masyarakat kini tidak lagi memandang Pegadaian hanya sebagai tempat darurat, melainkan sebagai mitra keuangan strategis ketika menghadapi kesulitan. Mungkin pada masa depan, Pegadaian semakin diandalkan oleh masyarakat.

Strategi Pegadaian: Bertahan dan Bangkit di Tengah Kekacauan

Di tengah ketidakpastian, Pegadaian tidak berdiam diri. Beberapa strategi inovatif telah dijalankan untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang inklusif:

1. Program "Pinjam Cepat, Bangkit Cepat"

Pegadaian menghadirkan program pinjaman cepat dengan bunga diskon sebesar 20% untuk pelanggan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan ketentuan harus menunjukkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini berlaku hingga bulan Desember 2025 dan telah diakses oleh lebih dari 18.000 orang.

2. Kerja sama dengan Komunitas dan Startup Pemulihan Karier

Pegadaian bekerja sama dengan Komunitas Freelancer Indonesia (KFI) dan Startup Pelatihan Digital, menawarkan paket: pinjaman modal usaha mikro melalui gadai emas. Akses gratis ke platform pelatihan keterampilan (desain, coding, content writing). Pendampingan bisnis dari Duta Literasi Keuangan Pegadaian.

3. Perluasan Tabungan Emas untuk Generasi yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

Menyadari bahwa banyak korban PHK kehilangan tabungan pensiun atau BPJS Ketenagakerjaan, Pegadaian memperluas layanan Tabungan Emas Digital dengan fitur terbaru: 1) Autodebet dari e-wallet (GoPay, OVO, DANA). 2) Sistem micro-saving: bisa dimulai dari Rp5.000 per hari. 3) Notifikasi edukatif: "Hari ini kamu menghemat setara 0,003 gram emas. Dalam setahun: 1,095 gram!"

4. Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Penghargaan Media 2025

Dengan tema "Bersama Pegadaian MengEMASkan Indonesia", acara ini bukan hanya sebuah lomba. Ini merupakan strategi komunikasi publik yang luas untuk mengubah pandangan: bahwa Pegadaian bukanlah tempat terakhir, melainkan awal dari perjalanan baru.

Tantangan Berikutnya: Jangan Hanya Menjadi "Penebus", Tapi Menjadi "Pemberi Kekuatan"

Meskipun respons Pegadaian tergolong cepat, masih terdapat tantangan besar, antara lain: Pertama, Ketergantungan jangka panjang: Banyak nasabah terus memperpanjang pinjaman karena belum menemukan pekerjaan baru. Kedua, Tekanan likuiditas: Jika gelombang PHK terus berlanjut, risiko kredit macet dapat meningkat. Dan ketiga, Persaingan dengan pinjol legal: Beberapa fintech saat ini menawarkan pinjaman tanpa agunan dengan suku bunga rendah, yang menarik perhatian nasabah muda.

Oleh karena itu, Pegadaian harus melebihi peran sebagai lembaga gadai, serta berubah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi mikro. Bukan hanya menyediakan dana, tetapi juga memberikan akses ke pasar, pelatihan, dan jaringan bisnis.

Saat Negara Berubah Arah, Pegadaian Perlu Tetap Setia kepada Rakyat

Perubahan Menteri Keuangan bisa memengaruhi arah kebijakan. Namun, Pegadaian tidak boleh berpindah dari tujuannya: menjadi pelindung terakhir bagi masyarakat kecil.

Di tengah pemutusan hubungan kerja yang besar-besaran, krisis identitas ekonomi, dan ketidakpastian masa depan, Pegadaian bukan hanya sekadar BUMN. Ia merupakan jaring pengaman sosial yang nyata, yang berdetak dalam setiap transaksi, dalam setiap emas yang dijaminkan, serta dalam setiap impian yang disimpan dalam angka.

Dan bagi nasabah yang kehilangan pekerjaan namun masih memiliki emas dan harapan, Pegadaian bukan hanya pilihan. Ia merupakan satu-satunya jalan pulang.

Maka, selama masih ada rakyat yang membutuhkan, Pegadaian harus tetap tangguh. Bukan karena diawasi oleh Menteri Keuangan, tetapi karena dipegang erat oleh tangan-tangan yang masih percaya pada masa depan.